Menhub Budi Karya: Antambua akan Jadi Benteng Indonesia

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Sabtu lalu hingga Minggu ini (30/10/2016).

Kunjungan ini untuk memantau sarana dan prasarana transportasi untuk penunjang pariwisata.

Selain itu, kunjungan tersebut untuk melihat kondisi perbatasan dan upaya meningkatkan fasilitas transportasinya. Budi Karya menyadari, kondisi di NTT dan NTB masih berbeda dengan kondisi transportasi di Jawa dan Sumatera.

"Saya datang ke NTT dan NTB dalam rangka melihat secara jelas bagaimana sarana transportasi yang ada di kedua provinsi ini, karena wilayah di sini kan pulau-pulau. Saya menyadari bahwa saudara-saudara kita di NTT dan NTB belum sama kondisinya dengan yang di Jawa dan Sumatera," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Pada kunjungan itu, Budi Karya singgah ke beberapa tempat yakni  Kupang, Atambua dan Maumere. Dia bilang, Atambua menjadi fokus perhatian pemerintah lantaran benar-benar di wilayah perbatasan.

"Saya ingin lihat situasi langsung lapangan agar dapat memutuskan langkah apa untuk memperbaiki sarana transportasi agar kelancaran konektivitas udara dan laut bisa berdampak terhadap mobilitas barang dan jasa," kata dia.

Dia mengungkapkan, konektivitas harus diupayakan di Atambua. Oleh karenanya, pemerintah berniat memperpanjang landas pacu bandara itu serta memperbaiki kondisi pelabuhannya.

“Atambua akan jadi benteng negara kita, pertama nanti runway bandaranya yang saat ini baru 1.450 meter akan kita perpanjang menjadi 1.600 sampai 1.700 meter agar ATR bisa jalan.

Kedua pelabuhan Atapupu di Atambua akan kita perbaiki," jelas dia.

Menurut dia, dengan adanya pelabuhan dan bandara yang baik maka akan mendukung arus logistik barang.

"Prioritas pembangunan bandara dan pelabuhan untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kalau pelabuhan dan bandara bagus, movement logistik bagus, maka bisa mengajak orang Timor-Timor ke Atambua," tandas dia


Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGK

Kampanye Pilkada DKI Dimulai, Agus-Sylviana Siap Jaring Pemilih

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Masa kampanye Pilkada DKI akan dimulai pada Jumat 28 Oktober 2016. Semua pasangan calon gubernur DKI pun telah mempersiapkan segala hal untuk menjaring pemilihnya.

"Persiapan semakin siap," ucap calon Gubernur DKI Agus Yudhoyono di Wisma Proklamasi Jakarta, Kamis malam, 27 Oktober 2016.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, Nachrowi Ramli. Dia mengungkapkan segala persiapannya.

"Kita bikin tim adhoc, acara kampanye kita siapkan dengan baik. Itu akan melibatkan beberapa bidang-bidang. Ada relawannya, logistiknya, peralatan dan sebagainya, itu selalu kita siapkan.

Kita ingin tidak melanggar aturan. Yang kedua kita ingin sasaran yang tepat, karena apa, Mas Agus ini harus banyak ketemu dengan masyarakat. Itu kita tingkatkan," jelas Nachrowi.

Dia menambahkan, tak ada daerah prioritas dalam berkampanye nanti. Semua wilayah akan dikunjunginya secara merata.

"Enggak, Kita enggak ada prioritas. Kita ingin bikin rata. Kita enggak lihat kompetitor lain. Hal ini agar Mas Agus tahu lapangan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD DKI Partai Demokrat itu.

Dia pun tak menepis, Agus tengah ditempa agar siap menghadapi debat antarkandidat Pilkada DKI. Dirinya telah menyiapkan tim khusus yang disebut berasal dari akademisi sebuah universitas.

"Yang penting itu (tim khusus) itu sudah disiapkan. Dimana debat itu kan akan menjual program dan visi-misi," jelas Nachrowi.

Tak tanggung-tanggung ada 10 program yang akan disampaikan oleh Agus. Di mana, salah satunya adalah ingin menyejahterakan guru di DKI.


"Banyak ada 10. Tapi saya lupa. Tapi yang jadi unggulannya, salah satunya, menyejahterakan guru," tutup Nachrowi.

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Ini Aturan Sumbangan Kampanye Cagub-Cawagub Jakarta

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye, Dahlia Umar, menyebut, pasangan cagub-cawagub Jakarta dapat menerima sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Hal itu mencakup pemberian dari perseorangan maupun badan hukum swasta.

Sumbangan itu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 74 ayat 5 disebutkan, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sementara sumbangan dari badan hukum swasta maksimal Rp 750 juta.

"Bentuknya bisa uang, bisa barang, bisa jasa," tutur Dahlia dalam Rapat Koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Pembatasan Dana Kampanye di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Adapun jika sumbangan tersebut diberikan dalam bentuk barang atau jasa, harus memiliki nilai nominal harga, meskipun si penyumbang menyatakan gratis.

Nilainya harus setara dengan maksimal dana sumbangan yang telah diatur UU Pilkada. Setelah itu, dana tersebut akan diaudit oleh tim auditor.

"Kalau nanti ada penyumbang, begitu diaudit lebih dari Rp 750 juta (untuk badan swasta), kalau sudah terpakai, pasangan calon harus mengembalikan ke kas negara," jelas dia.

Kelebihan nilai sumbangan tersebut harus dikembalikan dalam uang. "Uangnya dari mana, ya kami kembalikan ke pasangan calon," terang Dahlia.

"Harus dikembalikan meskipun dari uang pribadi pasangan calon kalau jasa sumbangan nilainya lebih. Karena itu kami imbau agar tim pasangan calon berhati-hati mengelolanya (sumbangan jasa)," lanjut dia.

Kemudian, keseluruhan data penyumbang pasangan cagub-cawagub DKI mesti dilaporkan ke KPU DKI. Penyumbang juga harus menyerahkan formulir pernyataan, bahwa dana tersebut bukan dari hasil tindak pidana dan tidak dalam kondisi pailit.

"Sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbangnya tidak boleh digunakan oleh pasangan calon. Sumbangan tersebut harus dikembalikan ke kas negara," Dahlia menandaskan.



Sumber - liputan6.com

rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

2 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Telah Perbaiki 202 Regulasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi. Tujuan adanya paket ekonomi di antaranya ialah mempermudah kegiatan usaha di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, pemerintah berniat memperbaiki 204 regulasi pada 13 paket kebijakan ekonomi. Dia mengatakan, dari 204 regulasi sebanyak 202 regulasi sudah rampung.

"Dari paket 1 ke 13 itu, kita menerbitkan 204 regulasi. Memperbaiki sebetulnya, bukan menerbitkan. Menyederhanakan 204 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu 99 persen," kata dia dalam acara Sosialisasi Pencapaian 2 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Dalam paket kebijakan ekonomi sebenarnya sudah termuat rangkaian kemudahan berusaha. Hal tersebut dapat dilihat dari penyederhanaan izin investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Isinya sebetulnya kalau dalam logika ease of doing bussiness itu mulai bagaimana kita memulai usaha. Kalau mau memulai usaha itu investasi dulu.

Dan investasi itu yang pertama kami deregulasi. Di BKPM ada perizinan 3 jam untuk 7 atau 8 izin sekaligus. Dan itu ada di lapangan silakan dicek," jelas dia.

Darmin melanjutkan, tidak hanya dalam kegiatan investasi, paket kebijakan ekonomi juga memuat upaya pemerintah mendorong kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan upaya meningkatkan perdagangan.


"Kemudian selain investasi, tentu kuncinya memulai usaha. Memperoleh izin usaha dan dalam prosesnya ada persoalan izin membangun, amdal, apa yang lainnya.

Kalau Anda lihat sampai nanti ke UKM mendorong masyarakat berpenghasilan rendah sampai kepada ekspor. Kalau Anda urut ada dalam rangkaian itu. Dan itu rangkaian bisnis di setiap negara," jelas dia. (Amd/Gdn)


Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Harga Gas Turun, Negara Berpotensi Kehilangan US$ 1,26 Miliar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mencari cara agar harga gas bisa turun sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu pilihan yang diusulkan oleh Kementerian ESDM adalah mengurangi penerimaan negara dari kegiatan jual beli gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, terdapat dua cara untuk mengurangi penerimaan negara dari kegiatan jual beli gas. Pertama, menghilangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 Kedua, menurunkan atau menghilangkan Pajak Penghasilan (PPh).


Untuk pilihan pertama atau menghilangkan PNBP, maka negara berpotensi kehilangan pendapatan kurang lebih US$ 544 juta per tahun. "Kalau PNBP tidak diambil, ada US$ 544 juta penerimaan negara yang berkurang," kata Wiratmaja, di Kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Sementara jika PPh dari migas tidak diambil, maka negara berpotensi kehilangan pendapatan US4 719 juta per tahun. Adapun jika opsi keduanya diambil, maka potensi kehilangan pendapatan negara mencapai US$ 1,263 miliar per tahun.

Dalam hitungan Kementerian ESDM, jika hanya PNBP saja yang dihapus, maka penurunan harga gas di kisaran US$ 5,01 per MMBTU.

Sedangkan jika dengan PPh, maka penurunannya bisa mencapai US$ 3,82 per MMBTU. Hal tersebut hanya berlaku untuk gas di dalam negeri.

Menurut Wiratmaja, dua skenario penurunan tersebut masih belum menjadi keputusan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian ESDM hanya memaparkan perhitungan berdasarkan data dan keputusan penurunan tersebut akan dilakukan dalam rapat kabinet.

Sebelumnya pada 4 Oktober 2016, Presiden Jokowi melihat bahwa harga gas Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.‎ Saat ini, harga gas di RI masih sekitar US$ 9,5-US$ 12 per Mmbtu‎.

Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan beberapa hal agar bisa menurunkan harga gas. Mulai dari melakukan kerja yang lebih efektif dan memangkas rantai pasok gas di Indonesia yang cukup panjang.

Tidak hanya itu, Jokowi meminta kepada para menteri untuk memikirkan langkah yang memiliki dampak lanjutan. Tidak hanya menurunkan harga gas, tetapi juga mampu menarik investor.

"Harga gas harus tetap menarik investor dalam berinvestasi di sektor hulu. Pertimbangkan pula aspek berkelanjutan di semua sisi, baik investasi maupun sisi memperkuat daya saing industri kita," kata Jokowi. (Pew/Gdn)




Sumber - liputan6.com

rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Bangun Kereta Jakarta-Surabaya Butuh Studi Kelayakan Investor

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kereta Jakarta-Surabaya dibangun tanpa menghentikan operasional kereta lain.

Maksudnya, kereta yang ditawarkan ke Jepang dengan kecepatan rata-rata 150 km per jam ini dibangun tanpa menghentikan operasional kereta yang sudah ada.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, hal itu memang menjadi tantangan sekaligus kosekuensi pembangunan kereta ini.

"Itu tantangan. Mungkin itu jadi tantangan kita bekerja di lahan sama saat dioperasikan.

Tapi tidak ada pilihan daripada kita membebaskan lagi di jalur lain, belum tentu lagi bisa," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis Senin (24/10/2016).

Dia menerangkan, untuk menggarap proyek kereta ini mesti melalui beberapa tahap.

Tahap pertama ialah studi kelayakan (feasbility study/FS).


"FS bagusnya sekaligus lah (investor). Kemarin  kita sebenarnya inginnya tidak sampai sedetil itu,

Tapi sekalian yang rencana ditunjuk siapa, dia ngerti persis, kalau kita FS, pasti direview," jelas dia.

Prasetyo melanjutkan, setelah melakukan studi kelayakan maka akan melalui tahapan selanjutnya seperti penggarapan detil desain, pemilihan kontraktor dan lain sebagainya.

"Jadi pertama punya ketentuan suatu pekerjaan itu pasti dari perencanaan, studi dulu.

Studi itu mulai FS atau pra FS, kemudian detil desain, baru kita ngomong lelang, dikerjaan siapa, skema apa. Kemudian konstruksi modelnya kaya apa, metode kaya apa," tutur dia.



Sumber - liputan6.com

rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Ingin Beli Google Pixel? Berikut 5 Fitur yang Layak Kamu Ketahui

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Tak dapat dipungkiri, ponsel terbaru milik Google yang bernama Pixel adalah salah satu smartphone terbaik tahun ini.

Tampil dengan hardware, fitur, dan software terkini, Google berhasil membuat banyak pengguna ponsel pintar berdecak kagum.

Selain Daydream VR dan Google Assistant, kira-kira fitur apalagi yang Google usung di dalam ponsel terbaru besutan Google ini?


Tanpa panjang lebar, berikut adalah rangkuman fitur di Pixel yang layak kamu ketahui.

1. Optimalkan Fitur Shortcut di Aplikasi

Ikon aplikasi yang Google tampilkan di Pixel kini lebih pintar. Mengadopsi fitur 3D Touch yang Apple perkenalkan, kamu kini bisa menggunakan fitur-fitur di aplikasi tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu.

Ambil contoh Google Maps. Cukup dengan tekan aplikasi beberapa saat, kamu bisa langsung menggunakan aplikasi navigasi andalan milik Google ini.

Sayang, saat ini masih baru beberapa aplikasi saja yang sudah mendukung fitur baru ini. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu para pengembang aplikasi pun akan mengintegrasikan fitur tersebut ke aplikasi buatan mereka.

2. Otomatis Ganti Wallpaper Setiap Hari

Salah satu fitur favorit yang ada di dalam Pixel Launcher adalah kemampuan untuk memilih wallpaper baru.

Selain menghadirkan pilihan wallpaper yang lebih beragam, kini kamu bisa mengatur otomatis wallpaper setiap harinya.

Dengan ini, tampilan layar utama smartphone pun akan selalu terlihat berbeda dan tidak membosankan, seperti yang tim Tekno Liputan6.com kutip dari laman Trusted Reviews, Kamis (20/10/2016).

Transfer file hingga balas pesan

3. Transfer File Lebih Mudah

Ingin lebih eksis dalam pasar ponsel dunia, Google resmi memperkenalkan smartphone terbarunya yang bernama Pixel.

Tampil sebagai 'senjata' baru Google untuk menghadapi gempuran Apple dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, Pixel memang sebuah ponsel yang cukup menggoda bagi pengguna garis keras iPhone sekalipun.

Untuk itu, Google menyertakan adapter yang bernama 'Quick Switch' di dalam setiap paket penjualannya. Cukup dengan menghubungkan iPhone ke Pixel dengan menggunakan adapter yang tersedia, kamu pun dapat langsung mentransfer file yang ada di dalam iPhone dengan cepat dan mudah.

4. Perpanjang Daya Baterai

Khawatir daya baterai ponsel Pixel tidak mendukung keseharian kamu? Untuk mengatasi hal tersebut, Google menghadirkan beberapa fitur agar baterai ponsel Pixel milik kamu lebih tahan lama.

Salah satu fitur tersebut adalah Battery Saver. Saat fitur ini dinyalakan, Battery Saver akan secara otomatis aktif saat daya baterai ponsel sudah mencapai batas 5% atau 15%, tergantung dari batas yang kamu tetapkan.

5. Balas Pesan Dari Notifikasi yang Masuk

Dengan fitur ini, kamu bisa membalas pesan melalui notifikasi tanpa harus membuka aplikasi pesan. Selain lebih mudah dan cepat, fitur ini pun bisa menghemat waktu. Saat membalas hanya perlu pilih opsi Reply dan tekan kirim.

(Raehan Maulida/Ysl)


Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Harga BBM di RI Termasuk Murah, Ini Kata Pertamina

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, PT Pertamina (Persero) mengakui harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Hal tersebut membuat Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang harga BBM-nya paling murah.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, rendahnya harga BBM di Indonesia karena efisiensi yang dilakukan Pertamina dalam proses pengadaan BBM. "Ya memang rendah karena efisiensi," kata Bambang,, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Bambang melanjutkan, selain efisiensi rendahnya harga BBM di Indonesia disebabkan oleh pungutan pajak terhadap BBM yang masih reatif sedikit, pajak tersebut adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang nilainya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi rata-rata 5 persen.

Akan tetapi, Pertamina mengakui rendahnya harga BBM di Indonesia belum merata. Hal tersebut karena BBM untuk kapal dan industri pengenaan pajak masih tinggi. Berbeda dengan di negara lain yang sudah dibebaskan.

Oleh karena itu, perlu ada pengurangan pajak agar harga BBM untuk kedua sektor tersebut bisa lebih rendah. "Namun untuk marine (bunker kapal) dan industri, harga kita cukup tinggi akibat adanya PPN dan PBBKB. Sedangkan beberapa negara malah membebaskannya untuk meningkatkan daya saing industri," ucap Bambang.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bloomberg memperlihatkan negara dengan harga bahan bakar termurah di dunia. Data ini mengurutkan harga bahan bakar dari 61 negara di dunia, termasuk Indonesia.


10. Pakistan
Harga BBM: US$ 0,61 atau Rp 7.922 per liter (kurs 1 US$ = Rp 12.987)
Walau memiliki harga bahan bakar yang cukup murah, membeli bahan bakar di Pakistan tidaklah mudah bagi para pekerja. Apabila dirata-ratakan mereka harus menghabiskan lebih dari upah setengah hari kerja agar mampu membeli bahan bakar.
Oleh karena itu, penduduk Pakistan lebih memilih menggunakan gas alam terkompresi (compressed natural gas) sebagai bahan bakarnya.

9. Indonesia
Harga BBM: US$ 0,59 atau Rp 7.662 per liter
Indonesia menempati peringkat kesembilan sebagai negara dengan harga bahan bakar termurah. Rata-rata penduduk Indonesia harus mengeluarkan 5,83 persen pendapatannya sehari untuk membeli bahan bakar.

8. Rusia
Harga BBM: US$ 0,59 atau Rp 7.662 per liter
Rusia memiliki harga bahan bakar US$ 0,59 atau setara dengan Rp 7.662 per liter. Sebagai salah satu negara penghasil minyak.
Rusia menempati peringkat ke-33 dalam hal keterjangkauan harga bahan bakar.

7. Nigeria
Harga BBM: US$ 0,46 atau Rp 5.974 per liter
Sama seperti Pakistan, penduduk di Nigeria juga kesulitan untuk menjangkau harga bahan bakar di negaranya. Rata-rata pengemudi di Nigeria menghabiskan 55,93 liter bahan bakar dalam setahun. Angka ini menempatkan Nigeria di posisi ke 58 dalam hal keterjangkauan harga bahan bakar.

6. Uni Emirat Arab
Harga BBM: US$ 0,45 atau Rp 5.844 per liter
Besarnya pendapatan yang didapat oleh penduduk Uni Emirat membuat penduduknya tidak sulit untuk membeli bahan bakar. Rata-rata penduduk UAE memiliki pendapatan US$ 103,95 atau Rp 1,35 juta per hari.

5. Malaysia
Harga BBM: US$ 0,41 atau Rp 5.324 per liter
Malaysia menempati posisi kelima sebagai negara dengan harga BBM termurah di dunia. Penduduk di Malaysia rata-rata mengelurakan 1,59 persen pendapatannya sehari untuk membeli bahan bakar.

4. Kuwait
Harga BBM: US$ 0,35 atau Rp 4.545 per liter
Tingkat keterjangkauan harga bahan bakar d Kuwait menempati posisi keempat di seluruh dunia. Tak heran, penduduk di Kuwait memiliki pendapatan US$ 71,95 atau setara dengan Rp 934 ribu sehari.
Dengan uang tersebut, pasti tidak sulit bagi mereka untuk membeli bahan bakar yang dipatok dengan harga US$ 0,35 atau Rp 4.545 per liter.

3. Iran
Harga bahan bakar: US$ 0,34 atau Rp 4.415 per liter
Peringkat ketiga ditempati oleh Iran dengan harga BBM US$ 0,34 atau Rp 4.415 per liter. Rata-rata penduduk Iran harus mengeluarkan 2,73 persen pendapatan per harinya untuk membeli bahan bakar. Pendapatan rata-rata penduduk negara ini adalah US$ 12,45 atau Rp 161.688 per hari.

2. Arab Saudi
Harga BBM: US$ 0,24 atau Rp 3.116 per liter
Penduduk di Arab Saudi hanya perlu mengeluarkan 0,44 persen pendapatannya dalam sehari agar bisa membeli bahan bakar. Tingkat keterjangkauan harga bahan bakar di negara ini menempati posisi kelima di seluruh dunia.

1. Venezuela
Harga BBM: US$ 0,01 atau Rp 129 per liter

Harga bahan bakar termurah dipegang oleh Venezuela. Harga bahan bakar di negara ini dibanderol US$ 0,01 atau Rp 129 per liter. Venezuela juga menempati peringkat pertama sebagai negara dengan harga bahan bakar paling terjangkau untuk penduduknya. (Pew/Gdn)


Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Fahira DPD: KPU DKI Harus Pastikan Semua Warga Jakarta Masuk DPT

Pengaruh miras, menurut Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris diyakini memicu ke-14 pelaku melakukan tindakan yang luar biasa biadab.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Anggota DPD Fahira Idris mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, memastikan semua warga Ibu Kota yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Selain itu, Fahira juga meminta KPU DKI agar memastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak punya hak untuk memilih pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 mendatang.

Menurut dia, hampir setiap gelaran baik pemilu maupun Pilkada, daftar pemilih selalu menjadi persoalan krusial dan sumber konflik. Karena itu, Fahira berharap Pilkada DKI Jakarta 2017, KPU DKI memberikan perhatian ekstra untuk memastikan daftar pemilih tidak bermasalah.

"Harus diakui tensi Pilkada Jakarta tinggi. Makanya, hal-hal yang sifatnya krusial seperti daftar pemilih harus dapat atensi lebih. Kita harus tutup semua celah-celah yang bisa membuat kondisi Pilkada menjadi tidak kondusif," kata Fahira, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016.

Senator asal DKI Jakarta ini yakin KPU DKI bisa menyelesaikan persoalan DPT ke depan, hingga membuat suasana pilkada tetap kondusif meskipun tensi antar-calon memanas.

"Saya yakin KPU DKI Jakarta profesional dan memastikan semua warga Jakarta yang punya hak pilih masuk dalam DPT. Dan juga mamastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih," ujar dia.

Namun, lanjut Fahira, memastikan daftar pemilih baik dan benar serta sesuai dengan regulasi bukan hanya tanggung jawab KPU DKI Jakarta. Namun, juga semua elemen masyarakat yang ada di Jakarta, mulai dari partai politik, relawan, maupun warga biasa.

Fahira meminta warga Jakarta menjadi pemilih aktif, salah satunya dengan memastikan diri terdaftar sebagai pemilih dan masuk ke dalam DPT.

Selain itu, Wakil Ketua Komite II DPD ini mengatakan, warga juga diminta aktif mengumpulkan bukti dan melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran dalam penyusunan dan penetapan DPT kepada KPU, Bawaslu, atau pihak berwenang lainnya.

"Jangan nanti setelah Pilkada usai baru meributkan DPT. Parpol-parpol dan relawan termasuk pasangan calon juga harus ikut mengimbau agar masing-masing konstituennya menjadi pemilih aktif. Cek apakah namanya sudah ada dalam daftar pemilih atau belum," papar dia.

"Awasi DPT agar benar-benar bersih dari orang-orang yang tidak punya hak memilih. Saya juga meminta KPU DKI, memastikan warga korban gusuran tetap bisa memilih di tempatnya yang baru," tandas Fahira.

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Mengincar Potensi Tebusan Tax Amnesty di Pasar Tanah Abang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Pemerintah telah melakukan sosialisasi tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.

Sosialisasi ini ditujukan supaya pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpartisipasi program tersebut. Lantas, berapa potensi yang bisa diterima pemerintah dari pelaku usaha tersebut?

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat Wahju K Tumakaka menerangkan, jumlah pelaku usaha yang berada di Pasar Tanah Abang mencapai 24 ribu.

Pelaku usaha inilah yang berpotensi ikut tax amnesty.

"Kiosnya ada 24 ribu, Blok A,B,F," kata dia saat berkunjung di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).

Dia menuturkan, pelaku usaha tersebut berpotensi ikut tax amnesty mengingat sebagian besar di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Mestinya di atas PTKP, kalau PTKP dia tidak jualan," tutur dia.

Namun, dia enggan membeberkan nominal potensi yang bisa diraih dari pelaku usaha itu. Menurut dia, semakin banyak yang ikut maka kontribusi pengusaha terhadap negara semakin besar.

"Diberi kesempatan tax amnesty. Potensi kita tidak perlu ribu WP besar kecil. Tapi semakin banyak berpartisipasi makin bagus," ujar dia.

Dia bilang, pemerintah akan mendorong pelaku usaha untuk ikut tax amnesty.

Salah satu caranya ialah membuka counter pelayanan di Pasar Tanah Abang. "Counter melayani tax amnesty, yang biasa kita biasa bikin," ujar dia. (Amd/Ahm)

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Destinasi: Pesona Alam dan Sejarah di Pulau Bangka

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta,  Pulau Bangka tak hanya kaya akan keindahan panorama pantai dan lautnya.

Di sana terdapat penangkaran penyu terbaik di Indonesia dan museum bersejarah dengan koleksi benda kunonya.

Pada akhir pekan kali ini, tim destinasi mengunjungi Pulau Bangka di kawasan Pantai Tongaci Sungailiat.

Lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Harga tiket mulai dari Rp 350 ribu, dengan waktu tempuhnya 1 jam 5 menit.

Sampai di Pangkal Pinang tim destinasi berencana menjelajahi aneka koleksi di Museum Garuda, keindahan ragam budaya khas Bangka, dan menengok penangkaran penyu di Pantai Tongachi Sungailiat.

Kunjungan pertama dimulai di Museum Garuda. Masyarakat di sini biasa menyebut Museum Garuda menjadi museum apa adanya bukan ada apanya.

Yang menarik dari Museum Garuda adalah terdapat lebih dari 1.000 koleksi benda-benda kuno dari masa kolonial di Bangka Belitung.

Ada juga beberapa koleksi patung mancanegara, alat musik tradisional bahkan mobil kuno.

Sesuai namanya, di sini juga terdapat sembilan patung Garuda karya I Made Ada. Mitos Garuda di Bangka merupakan perpaduan antara elang dan penyu.

Garuda juga punya filosofi sebagai metode diplomasi kebudayaan dunia yang serumpun dalam perlambangan negara.

Perjalanan dilanjutkan dengan memasuki perpustakaan Garuda. Terdapat lebih dari 3.000 buku terpajang di sini.

Keesokan harinya, tim destinasi bermain di Pantai Tongachi Sungailiat yang berjarak 7 km dari pusat kota. Tak ada tiket masuk cukup bayar parkir sebesar Rp 2.000.

Selain bermain air dan melihat batuan granit, di sini kita juga bisa bermain layang-layang yang tersedia di pantai. Layangan dijual seharga Rp 80 ribu.

Salah satu hiburan yang paling seru adalah melihat penangkaran penyu terbaik di Indonesia.

Berdiri sejak 2009 hingga saat ini, penangkaran ini sudah menampung lebih dari 4.000 penyu yang dipelihara dan kemudian dilepaskan ke laut.

Penyu di sini dirawat sejak dari telur hingga usia 1-2 tahun. Makanan penyu bisa berupa pelet ikan lele dan ikan air laut yang masih berukuran kecil.

Usai menikmati keindahan Sungailiat Bangka, tim destinasi mencicipi warung makan di Pangkal Pinang yang menyajikan makanan khas Bangka.

Ikan kerapu dengan rempah kuning dan sayur darat keladi dengan isi batang talas yang sudah diolah, menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Utang Pajak, Selebgram Diminta Ikut Tax Amnesty

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengimbau pengguna atau artis yang di-endorse sebuah produk pada akun media sosial, seperti Selebgram dan lapak jual beli online ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).

Imbauan tersebut lantaran banyak yang tidak patuh membayar pajak selama ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat Media Gathering mengakui bahwa pengawasan bisnis online lebih sulit dibandingkan toko-toko yang berada di pusat perbelanjaan.

"Prinsipnya mereka (Selebgram Cs) terutang pajak, karena bisnis ini susah diawasi daripada jualan fisik," tegasnya di Hotel Atria, Malang, Kamis (13/10/2016).

Yoga meminta kesadaran dari Selebgram Cs untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan. "Sadar saja lah, self assessment.

Kalau punya penghasilan sekian dari bisnis online atau Selebgram dilaporkan," ucapnya.

Selebgram Cs, kata Yoga, dapat memanfaatkan program tax amnesty untuk mendapatkan manfaat, salah satunya dihapuskan sanksi administrasi pajak. "Selama ini kalau punya usaha tidak pernah lapor atau bayar pajak, ikut saja tax amnesty. Skema tax amnesty bagus, tinggal laporkan seluruh penghasilan dan harta, lalu bayar uang tebusan," jelas dia.

Sebelumnya,  Ditjen Pajak bakal memberlakukan pengenaan pajak kepada para pengguna yang memakai akunnya untuk keperluan endorsement produk dan lapak jual beli barang.

Ini artinya, pengguna media sosial yang kerap di-endorse seperti Selebgram serta pengguna yang mengadakan aktivitas jual beli di Facebook hingga Kaskus akan dikenakan pajak.

Disampaikan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal, jika pajak tersebut nantinya dapat direalisasikan, pemerintah bakal mendapatkan pemasukan dengan jumlah besar, hingga US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 15,6 triliun.


“Lapak jual beli online (marketplace), daily deals, penjualan langsung serta pihak endorser jadi subjek pajak bila mereka memiliki pemasukan yang wajib dilaporkan,” kata Yon. (Fik/Gdn)

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Menko Luhut Minta Jepang Garap Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap Jepang membangun proyek kereta semi cepat untuk rute Jakarta-Surabaya.
Keinginan tersebut disampaikan saat Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jepang.

"Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Jepang untuk dapat mengerjakan proyek ini. Secara pribadi saya yakin teknologi Jepang tepat untuk proyek ini," kata dia dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Dia menerangkan, kereta semi cepat ialah kereta dengan kecepatan antara 180 km sampai 200 km per jam. Dengan kereta ini, Jakarta-Surabaya dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam.

"Kereta ini adalah kereta semi cepat dengan kecepatan 180-200 km/jam, jadi untuk jarak Jakarta-Surabaya diharapkan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam. Jalurnya akan berupa rel ganda, yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan juga guna membantu operasi angkutan peti kemas dry port antara Jakarta-Semarang-Surabaya," jelas dia.

Dia mengatakan jika Jepang mengerjakan proyek ini, maka akan terjadi transfer teknologi ke Indonesia.
Namun, dia memberi catatan Jepang harus mematuhi peraturan serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

Luhut berkunjung ke Jepang selama tiga hari. Selain membahas mengenai kereta, pada kunjungan ini dia juga membahas kerjasama terkait ekonomi kemaritiman, peluang investasi di Indonesia, masalah Laut Cina Selatan dan beberapa hal lain.

"Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa negara Anda bisa berinvestasi di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Natuna, Saumlaki, Nias, Sorong dan Bitung," ujarnya. (Amd/Nrm)


Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Proyek Jalan Tol Ini Siap Diguyur Dana Repatriasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyiapkan sejumlah proyek jalan tol untuk didanai dari dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

 Dari total Rp 3.824 triliun nilai pernyataan harta, realisasi dana repatriasi sebesar Rp 143 triliun sejak Juli sampai dengan sekarang.

Kepala BPJT Herry TZ mengungkapkan, penempatan modal terhadap proyek infrastruktur bisa melalui instrumen obligasi atau surat utang jangka panjang dan pendek, Reksa Dana Penempatan Terbatas (RDPT), dan instrumen investasi lainnya.

"Produk harus disesuaikan, apakah RDPT, syariah, baru nanti uang disalurkan ke proyek. Kami siapkan daftar proyek tolnya yang banyak sekali dan berpeluang didanai dari hasil repatriasi," terangnya di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Dari 30 proyek prioritas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sambung Herry, ada beberapa proyek jalan bebas hambatan yang bisa menyedot dana repatriasi tax amnesty.

Pertama, katanya, jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,9 Kilometer (Km) yang sedang dalam tahap lelang. Proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp 6,7 triliun dengan biaya tanah Rp 1 triliun dan ditargetkan rampung 2018.

"Kedua, jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 Km. Tinggal financial closing dengan Jasa Marga. Ketiga, rute jalan tol Samarinda-Balikpapan yang mau konstruksi, bisa manfaatkan dana repatriasi untuk kebutuhan konstruksi, lalu pinjaman," jelas Herry.

Jalan tol lainnya, bagian dari tol Trans Sumatera, yakni Tebingtinggi-Kisaran sepanjang 60 Km, ruas Pekanbaru-Dumai membentang 135 Km senilai Rp 14,7 triliun. "Jadi semua jalan tol bisa dibiayai dari dana repatriasi, pendanaan konstruksi, pengadaan tanah, dan lainnya," tuturnya.

Menurut Herry, rata-rata Internal Return Rate (IRR) jalan tol di Indonesia di atas Weight Average Cost of Capital (WACC) sebesar 12 persen-13 persen. "IRR sih bervariasi, tapi ada yang 16 persen. Dan rata-rata di atas WACC," katanya.

Sementara itu, Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengaku, ada 30 proyek prioritas yang dapat menyedot dana repatriasi tax amnesty, diantaranya proyek jalan tol, pembangkit listrik dan lainnya.

 Mekanismenya menggunakan instrumen investasi, kemudian uang mengalir ke proyek tersebut.

"Total 30 proyek memperkirakan kebutuhan investasi lebih dari Rp 1.000 triliun.

Tapi dana repatriasi masih Rp 100 triliun, sehingga tidak semua proyek dapat menggunakan dana repatriasi misalnya untuk proyek BUMN bukan PPP," pungkas dia. (Fik/Gdn)

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memberikan bonus sampai empat kali gaji bagi pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bagaimana dengan pegawai pajak yang telah berkontribusi besar dalam rangka menyukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty)?

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengaku Kemenkeu tidak menyiapkan insentif atau bonus bagi pegawai pajak meskipun realisasi dana dari tax amnesty di periode I dinilai cukup sukses.

"Tidak (insentif). Untuk pegawai pajak, kan, sudah ada guidance-nya. Jadi bukan tergantung pencapaian tax amnesty saja," jelas Askolani sebelum rapat tertutup dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, S‎enin (10/10/2016).

Menurut dia, kinerja pegawai pajak bukan hanya ditentukan dari pencapaian tax amnesty. Tax amnesty merupakan bagian dari penerimaan pajak selama setahun.

"Kan, tax amnesty jadi bagian dari penerimaan pajak. Sehingga mereka tetap menggunakan panduan yang sudah ada," terang Askolani.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja untuk pegawai pajak di tahun-tahun berikutnya akan diberikan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya:

1. Realisasi penerimaan pajak 95 persen atau lebih dari target penerimaan pajak, tunjangan kinerja mencapai 100 persen.
2. Realisasi penerimaan pajak 90 persen sampai dengan kurang dari 95 persen dari target penerimaan pajak, tunjangan kinerja 90 persen.
3. Realisasi penerimaan pajak 80 persen sampai dengan kurang dari 90 persen dari target penerimaan pajak, mendapat tunjangan kinerja 80 persen.
4. Realisasi penerimaan pajak 70 persen sampai dengan kurang dari 80 persen dari target penerimaan pajak, tunjangan kinerja yang bisa dibawa pulang hanya 70 persen.
5. Realisasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen dari target penerimaan pajak, tunjangan kinerja yang dikantongi hanya 50 persen.


Dari data Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun. Jumlah ini 53,5 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.318,9 triliun di APBN-P 2016.

Bonus

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

Dalam aturan ini, Sri Mulyani akan memberikan insentif hingga empat kali gaji pokok (gapok) ‎dan empat kali tunjangan kinerja (tukin) kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berhasil melampaui target.

Dikutip dari laman resmi JDIH Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Setkab.go.id, Jakarta, Jumat (7/10/2016),

Dalam PMK ditegaskan, insentif diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja di bidang cukai.

“Insentif diberikan dalam hal pencapaian kinerja di bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja di bidang cukai yang telah ditetapkan, dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3,4) PMK tersebut.

Pada Pasal 3, pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan kumulatif pencapaian kinerja atas indikator yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai. Indikator sebagaimana dimaksud meliputi:
a. realisasi penerimaan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan bobot kinerja 20 persen;
b. kepuasan pengguna jasa dengan bobot kinerja 15 persen;
c. realisasi janji layanan unggul di bidang cukai dengan bobot kinerja 15 persen;
d. waktu pelayanan pengambilan pita cukai dengan bobot kinerja 15 persen;
e. penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai dengan bobot 10 persen;
f. kepatuhan pengusaha barang kena cukai yang dimonitor dengan bobot 10 persen;
g. efektivitas penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan di bidang cukai dengan bobot 5 persen;
h. kepatuhan pengguna fasilitas cukai yang dimonitor dengan bobot 5 persen; dan
i. policy recommendation di bidang cukai dengan bobot 5 persen.
“Insentif diberikan dalam hal akumulasi realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas 100 persen,” bunyi Pasal 3 ayat (4) PMK itu.

Adapun besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja di bidang cukai diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.

Menurut PMK ini di Pasal 7, pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai diberikan insentif sebagai berikut:

a. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100 persen sampai dengan 110 persen; dan
b. 4 (empat) kali gaji pokok dan 4 (empat) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja di atas 110 persen.
Adapun pegawai dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai diberikan insentif sebagai berikut:
a. 2 (dua) kali gaji pokok dan 2 (dua) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100 persen sampai dengan 110 persen; dan
b. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja di atas persen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan pertanggungjawaban penggunaan insentif, menurut PMK ini, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11.
PMK 144 Tahun 2016 ditandatangani Sri Mulyani pada 27 September 2016 dan diundangkan 28 September 2016 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana. (Fik/Gdn)



Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

BCA Tampung Dana Tebusan Tax Amnesty Sebesar Rp 37 Triliun

Jakarta PT Bank Central Asia Tbk turut menampung dana pengampunan pajak (tax amnesty) dari masyarakat, dengan perolehan mencapai Rp 37 triliun.
Dana tersebut merupakan tebusan yang dibayarkan masyarakat dalam rangka ikut tax amnesty.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja mengatakan, dana tersebut merupakan dana yang langsung disetorkan ke negara.

"Sampai Jumat lalu yang kita dapatkan cukup besar Rp 37 triliun lebih. Itu uang tebusan langsung masuk kas negara," kata dia dalam acara Indonesia Knowledge Forum V di Jakarta, Kamis (6/20/2016).

Namun, Jahja tak merinci dana lain yang masuk lewat bank BCA. Seperti dana repatriasi yang dikatakan masih sedikit, namun diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun ini.

"Kalau repatriasi masih nunggu Desember, sekarang belum banyak," kata dia.

Jahja mengaku sulit memprediksi seberapa besar dana yang masuk melalui BCA. Namun, dia mengklaim telah memiliki produk yang cukup beragam. Meski tak baru, namun merupakan kombinasi produk lama.

"Yang baru itu kombinasi reksadana, produk moneter nggak ada yang baru," tandas dia.
Dari data dashboard Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan, Kamis (6/10/2016), pukul 10.53 WIB, nilai komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan mencapai Rp 3.718 triliun atau naik Rp 52 triliun dari periode kemarin Rp 3.666 triliun.

Komposisi itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 2.612 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 967 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 139 triliun.

Selain itu, jumlah SPH mencapai 389.984 wajib pajak. Adapun komposisi uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 91,2 triliun. Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH itu antara lain orang pribadi non UMKM sebesar Rp 78,3 triliun, badan non UMKM sebesar Rp 10 triliun, dan OP UMKM sebesar Rp 2,8 triliun sedangkan sisanya badan UMKM.

Kemudian uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SPP) mencapai Rp 97,3 triliun. Komposisi uang tebusan itu antara lain pembayaran tebusan Rp 93,8 triliun, pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 364 miliar.(Amd/Nrm)

Sumber - liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Uang Tebusan Tax Amnesty Berdasarkan SPH Tercatat Rp 91,2 Triliun

 

Ditjen Pajak catat komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harga (SPH) yang disampaikan mencapai Rp 3.718 triliun.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -Jakarta - Perlahan namun pasti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat terutama pada periode kedua.

Dari data dashboard Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan, Kamis (6/10/2016), pukul 10.53 WIB, nilai komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan mencapai Rp 3.718 triliun atau naik Rp 52 triliun dari periode kemarin Rp 3.666 triliun.

Komposisi itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 2.612 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 967 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 139 triliun.

Selain itu, jumlah SPH mencapai 389.984 wajib pajak. Adapun komposisi uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 91,2 triliun.

Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH itu antara lain orang pribadi non UMKM sebesar Rp 78,3 triliun, badan non UMKM sebesar Rp 10 triliun, dan OP UMKM sebesar Rp 2,8 triliun sedangkan sisanya badan UMKM.

Kemudian uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SPP) mencapai Rp 97,3 triliun. Komposisi uang tebusan itu antara lain pembayaran tebusan Rp 93,8 triliun, pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 364 miliar.

Pada periode kedua tax amnesty ini pemerintah mengharapkan wajib pajak badan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat ikuti tax amnesty.

Sebelumnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan, sebanyak 71 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di periode I. Keikutsertaan ini menunjukkan antusiasme pelaku UMKM untuk menyukseskan tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, sebanyak 71 ribu UMKM tersebut meliputi, 66 ribu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi UMKM dan WP Badan UMKM sebanyak 5 ribu.

"Saya apresiasi WP yang sudah berpartisipasi pada tax amnesty di periode I, yakni pengusaha UMKM 66 ribu dan UMKM Badan 5 ribu," jelasnya saat ditemui di Tangerang Selatan,pada Rabu 5 Oktober 2016.

Hestu Yoga berharap, pengusaha UMKM Orang Pribadi dan UMKM Badan akan lebih banyak ikut tax amnesty di periode II dan III. Alasannya, tarif flat berlaku bagi UMKM hingga 31 Maret 2017. (Ahm/Ndw)

Resmi Diluncurkan, Bank Banten Buka Kredit Syariah

Bank Banten akan menambah sembilan kantor cabang baru di Banten.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Serang - Bank Banten akan membuka layanan kredit syariah bagi nasabah yang ada di 30 provinsi dengan 145 cabangnya usai diresmikan pada Selasa 4 Oktober 2016.

"Nasabah kami ada 60 ribu dan sebagian besar UMKM. Ke depan kami pun akan terus fokus kesana. Kami juga akan membuka kredit syariah yang akan melakukan transaksi perbankan secara syariah," kata Fahmi Bagus Mahesa,

Direktur Bisnis Bank Banten, saat ditemui di kantor Bank Banten Serang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Serang, Rabu (5/10/2016).

Guna mempermudah kredit syariah, pihaknya akan menambah sedikitnya sembilan kantor cabang baru di Banten.

Baca Juga

"Kami akan menambah sembilan jaringan (kantor cabang) lagi, sebelumnya kami sudah ada 10 jaringan. Dan juga meningkatkan kantor cabang dari KCP (Kantor Cabang Pembantu) menjadi KCO (Kantor Cabang Operasional)," ujar dia.

Bahkan guna menambah nasabah, Bank Banten yang baru diluncurkan tersebut akan bekerja sama dengan pihak swasta.

"Strategi kami membangun modal bisnis baru. Kami juga bangun kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta," tutur dia. (Yandhi D/Ahm)

Sumber - Liputan6.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Masalah Reklamasi Bikin Menteri Susi Pusing

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku permasalahan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta membuat dirinya pusing. ‎Bahkan, Susi menyatakan sudah bosan dengan terus bergulirnya pro dan kontra dari reklamasi ini.

‎"Isu reklamasi ini sebenarnya bikin saya pusing, tiap ditanya wartawan soal tiap hari soal reklamasi. Saya sudah bosan," ujar dia dalam diskusi publik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Susi menjelaskan, dirinya sudah ikut dalam membahas permasalahan reklamasi ini sejak awal pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhirnya sempat moratorium izin pembangunannya dan sekarang dilanjutkan kembali.

Namun menurut Susi, apa yang dia lakukan dengan menteri-menteri terkait lain sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi saat membahasnya dalam rapat terbatas (ratas).
Dan keputusan pemerintah soal reklamasi ini diyakininya tidak akan merugikan masyarakat, seperti nelayan.

‎"Saya ikut urusan ini sudah lama sejak Menko Ekonomi Pak Sofyan Djalil, sebelum ada ribut-ribut di DPR, sampai ada moratorium, ada ratas dengan Presiden. Perintah Presiden, reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan, untuk kepentingan umum dan tidak ada aturan yang ditabrak," kata dia.

Susi juga menyatakan, saat ini persoalan reklamasi ‎Teluk Jakarta tengah dikaji ulang di Bappenas. Nantinya hasil kajian Bappenas akan dibahas dengan menteri-menteri terkait untuk dilaporkan ke Jokowi.


"Saya berusaha menjaga marwah pemerintah, karena yang mengutus itu pemerintah, yang buat undang-undang pemerintah. Sekarang dibawa ke Bappenas, kita tunggu hasil di Bappenas,

Nanti tunggu hasil kajian kita bawa ke Presiden. Kalau disebut kami disebut tidak punya visi misi ke depan, kita memang hanya jalankan visi misi Presiden‎," tandas dia.

Sumber - liputan.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Komisi III DPR Beberkan Temuan Kisah Dimas Kanjeng

Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, di Masjid Padepokan, Probolinggo, Jawa Timur, akhir pekan. [DPR]

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta -Katanya, Dimas Kanjeng memiliki kemampuan metafisika atau spiritual. 

Komisi III DPR RI menghormati dan menghargai masyarakat Indonesia yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Karena para pengikut Dimas Kanjeng yang datang ke Padepokan bermacam-macam agama.

Seperti Islam, Budha, Hindu, Khonghucu, Kristen bahkan Katholik ada di sini
.
"Tempat ini diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang kondusif bagi para santri untuk lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Penciptanya. Itu sisi positifnya," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman usai pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi III DPR dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, di Masjid Padepokan, Probolinggo, Jawa Timur, akhir pekan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat mendapatkan cerita bahwa Dimas Kanjeng memiliki kemampuan metafisika atau spiritual. Yakni, kemampuan untuk mengadakan uang.

Walaupun belum diketahui, apakah uang yang diadakan oleh Dimas Kanjeng ini asli atau palsu.

“Yang jelas dari segi otoritas yang menerbitkan uang tentu ini tidak boleh. Karena Undang-undang Mata Uang menegaskan yang punya wewenang untuk mengeluarkan uang hanya Bank Indonesia (BI). Lembaga yang lain juga tidak boleh, apalagi di luar itu jelas tidak boleh.

Karena itu, apabila ini benar maka tentu menjadi masalah hukum dan itu urusan penegak hukum,” kata Benny.

Menurutnya masalah yang berkenaan dengan problem hukum di sini tentu sepenuhnya menjadi urusan penegak hukum untuk dilaksanakan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

“Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa menghilangkan hak para santri untuk tetap melakukan meditasi dan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa disini," kata dia.

Saat ditanya, apakah ada rencana paksa pemulangan para santri yang ada di Padepokan, Benny menjawab tidak ada rencana itu. Karena itu hak setiap orang dan hak asasi manusia. Karena ini Padepokan, jadi setiap orang punya hak di sini.

Tapi kalau ada kriminalitas di Padepokan Dimas Kanjeng, kata dia, tentu akan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
"Saya tegaskan sekali lagi, apabila ada kriminalisasi, ada penipuan, dan ada masalah hal-hal yang melanggar hukum disini tentu itu menjadi urusan penegak hukum," kata politisi dari dapil NTT.

Sementara Marwah Daud Ibrahim mengatakan kegiatan ibadah di Padepokan Dimas Kanjeng dilakukan dengan agamanya masing-masing.

Seperti umat Kristiani mereka mengadakan ibadah sendiri-sendiri, begitu juga yang Hindu. Sedangkan bagi umat Islam mereka istiqosah atau berdoa bersama.

"Jadi yang diingatkan kepada santri adalah mereka harus mengikuti konstitusi dan mengikuti perintah agama masing-masing," kata Marwah Daud.

“Saya mengagumi orang yang mempunyai kemampuan seperti Dimas Kanjeng, mempunyai kemampuan khusus. Beliau bisa mengambil dimensi inmaterial dan kadang-kadang bisa memindahkan dimensi yang kita lihat, jadi ini aset,” Marwah menambahkan.

Ketika uang diperlihatkan saat ada peresmian kantor setelah itu bisa dihilangkan, kata dia, tidak tahu uang itu berada dimana. Tapi hampir setiap saat Dimas Kanjeng selalu menghitung uang seperti yang terlihat di Youtube, dan ini bukan sulap karena disaksikan seribu santri yang melihat langsung.

Jadi di sini, menurut Marwah, tidak ada penggandaan uang, tetapi pengadaan uang atau mengadakan uang, yaitu dari tidak ada menjadi ada.

“Jadi silakan nanti Tim Komisi III DPR RI bertemu dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk membuktikannya di Mapolda Jatim, saya dan para santri setuju,” katanya.

Untuk memastikan hal itu, tim Komisi III berkunjung ke Mapolda Jatim untuk membuktikan apakah Dimas Kanjeng bisa mengadakan uang atau tidak.



Sumber - suara.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Pedagang Soto Cabut Saklar Videotron: Aku Abis Jumatan, Masa Nonton Bokep

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta - Tayangan video mesum dalam videotron di Jl Pangeran Antasari, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi tontonan warga.

Seorang pedagang soto mie, Doma pun akhirnya mencabut panel listrik videotron tersebut agar tayangan video mesum tidak tayang berlarut-larut.

Doma mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, selepas salat Jumat. Ia berinisiatif mencabut listrik videotron setelah mendapat laporan warga yang melihat tayangan tersebut.

"Kurang tahu (berapa lama), aku cuma cabut saklar karena lagi dagang," ujar Doma kepada wartawan di lokasi, Jumat (30/9/2016).

Doma mengaku tidak sempat melihat tayangan video mesum itu, lalu akhirnya mencabut listrik videotron tersebut. Ia sendiri saat itu baru selesai melaksanakan salat Jumat.

"Ane lagi pakai peci, pakai sarung habis jumatan masa nonton bokep," cetusnya.

Doma mengatakan, ia mencabut listrik pada panel videotron itu bersama seorang anggota Polantas yang biasa berjaga di lokasi.

"Ininya dibongkar, terus kembali dagang," ungkap Doma sambil menunjuk ke panel listrik.

Sementara itu, seorang pedagang ketroprak di lokasi, Samsul Hidayat mengaku tidak sempat melihat tayangan video mesum tersebut. Ia baru tahu setelah warga beramai-ramai melihat ke arah videotron.

"Saya enggak sempat lihat. Cuma lihat orang-orang ramai banget. Itu cukup lama orang-orang pada ngelihat, ada sekitar 5 menitan," ujar Samsul.

Banyaknya pengendara yang melintas di lokasi yang menonton tayangan video mesum itu sempat mengakibatkan kemacetan di sekitar Jl Pangeran Antasari yang mengarah ke Lebak Bulus, Jaksel.
(mei/tor)

Sumber - detik.com
rhd - rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA