PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Film G30S PKI Versi Baru, Pemuda Muhammadiyah: Silakan‎, Asal Tak Lari dari Fakta Sejarah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  JAKARTA - ‎Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak tidak mempersoalkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat versi terbaru film G30S PKI.

"‎Itu bagus saja. Yang penting dalam setiap produk film pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada produsen film yang mau buat G30S PKI dengan model yang berbeda ya silakan. Asal tidak lari dari fakta empirik sejarah itu saja," kata Dahnil di Gedung Dakwa Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Dahnil mengaku, berpikir positif apabila film G30S PKI versi terbaru ‎memiliki pendekatan dan penyampaian berbeda agar diminati oleh kalangan remaja. "Saya pikir positif saja enggak masalah," akunya.

Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah tidak mengubah esensi dari penghianatan PKI yang ingin melakukan kudeta dengan membunuh enam jendral dan seorang perwira revolusi tersebut. ‎Sehingga, substansi dari film G30S PKI versi tersebut tidak dikaburkan.

"‎Kalau mau dibuat yang lima menit pun enggak masalahkan. Dalam bentuk meme juga silakan saja," ujarnya.

Dahnil hanya mengaku aneh apabila masih ada pihak‎ yang mempermasalahkan nonton bareng (Nobar) film G30S PKI itu. Apalagi, menurut dia, saat ini wacana tersebut terus menuai pro dan kontra di pelbagai kalangan.

"Kita ngapain ribut orang mau nonton. Kalau mungkin film itu diangkat enggak sesuai kritik saja enggak ada masalah. Jadi menurut saya ini yang diributkan ini yang nggak perlu diributkan. Wacana yang berkembang hari ini sangat tidak produktif sesuatu yang enggak perlu diperdebatkan," lanjutnya.
(aky)

Sumber: oke.com
Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Mensos: Peran Pemda Lakukan Pemutakhiran Data, Kunci Bansos Tepat Sasaran

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peran aktif pemerintah daerah di kabupaten dan kota dalam melakukan pemutakhiran data terpadu adalah kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Mensos Khofifah di hadapan wali kota, bupati, dan kepala dinas sosial, Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten untuk wilayah Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Menurutnya, kepala daerah merupakan koordinator tim penanggulangan kemiskinan daerah yang juga bertanggungjawab dalam pemutakhiran basis data terpadu.
"Ketepatan sasaran pada program-program tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk itu perlu didukung dengan data yang akurat, terus diperbarui setiap saat, dan terintegrasi atau data terpadu," kata Khofifah dalam keterangan resminya yang diterima Okezone, Rabu (13/9/2017).
Mensos Khofifah menekankan agar para kepala daerah‎ dapat aktif memutakhirkan data secara terpadu guna memberikan bantuan kepada para penyandang sosial, seperti fakir miskin dan perlindungan sosial di wilayah administratifnya.
"Maka dari itu, saya tekankan kembali bahwa wakil kepala daerah sebagai koordinator tim penanggulangan kemiskinan daerah dan kepala dinas sosial harus aktif memutakhirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial," ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun sekali. Atas Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 hasil pendataan BPS, Kemensos pada 2017 kembali melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data.
Guna melakukan efisiensi dan semangat penghematan anggaran dalam melakukan verivali, proses tersebut dilakukan secara online dan offline melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Khofifah menerangkan, Kemensos telah melaksanakan Rakornas Data Terpadu tahap I yang dilaksanakan pada 24-26 Agustus 2017 untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara untuk tahap II dilaksanakan pada 10-12 September 2017 untuk wilayah Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, serta Papua.
Data By Name By Address yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang secara bertahap akan diintegrasikan secara luas. Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial.
"Kesiapan data yang tervalidasi sangat penting karena berbagai Bansos ini harus segera integrasikan. Artinya yang menerima PKH juga menerima bantuan pangan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, elpiji 3 kilogram, dan subsidi listrik sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan," terangnya.
Mensos menargetkan proses verifikasi dan validasi data terpadu selesai akhir Oktober 2017. Selanjutnya data terpadu tersebut akan disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Nantinya, data inilah yang akan menjadi dasar bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam e-wallet (dompet elektronik) masing-masing. Baik itu bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun subsidi elpiji 3 kilogram," katanya.

(erh)

Sumber: oke.com
Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Hak Paten yang Dimiliki Indonesia Kalah dari China

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  JAKARTA - Inovasi saat ini tengah menjadi fokus pengembangan dari pemerintah pada berbagai sektor. Ekonomi di Indonesia pun dikembangkan dengan basis inovasi.

Perkembangan inovasi ini tentunya akan berujung pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hanya saja, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, jumlah hak paten yang dimiliki oleh Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan hak paten yang dimiliki oleh China.

"Di dalam negeri saja hanya sekira 11%. Jadi ini harus ditingkatkan lah. Kalau negara seperti China itu bisa mencapai 40%," ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Airlangga saat ini dunia industri memang perlu memiliki hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah industri farmasi yang tengah berkembang di Indonesia.
"Kita kan punya biodiversity yang kuat. Nah dengan HAKI ini, mereka akan me-recognize sumber bahan baku untuk obat," ujarnya.

Pemerintah pun kian serius untuk memperhatikan kekayaan intelektual di Indonesia. World Intellectual Property Organization (WIPO) pun diundang ke Indonesia dan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia harus terus dimanfaatkan.

Melalui kekayaan intelektual, ekonomi Indonesia diprediksi dapat tumbuh dalam positif dalam beberapa tahun yang akan datang.

"Dengan kedatangan beliau (WIPO) di sini menujukkan keseriusan WIPO untuk membantu Indonesia dan menyadari betul bahwa Indonesia adalah emerging countries. Dia (Indonesia) akan menjadi suatu negara besar di kemudian hari," ujarnya pada kesempatan yang sama.

(Dani Jumadil Akhir)



Sumber: oke.com
Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

RIFAN FINANCINDO | Polisi Bongkar Industri Racikan Obat Tetes Mata Perangsang Wanita

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – SEMARANG - Polisi mengamankan ratusan botol obat perangsang wanita yang diproduksi menggunakan obat tetes mata dari sebuah industri rumahan di Jepara, Jawa Tengah. Obat-obat tanpa izin edar itu dipasarkan melalui internet dengan omzet mencapai puluhan juta rupiah per bulan. 
Tersangka diketahui berinisial MN warga Dukuh Krajan RT 1 Nomor 1 Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Dia memproduksi sendiri semua beragam jenis obat kuat ilegal itu di rumah dengan menggunakan alat-alat sederhana. Namun, obat racikannya telah menyebar ke berbagai pelosok Tanah Air.


“Tersangka sengaja memproduksi dan mengedarkan obat kuat yang diduga tidak memiliki izin edar dari POM RI. Dia memanfaatkan internet untuk memasarkan obat racikannya, dan tidak ada transaksi atau pembelian secara langsung,” ujar Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Egy Andrian Suez, Senin (18/9/2017).
Dalam keterangannya kepada polisi, tersangka mengaku hanya membutuhkan bahan baku air mineral dan obat tetes mata untuk membuat obat perangsang wanita. Cara pembuatannya pun sangat mudah, yakni air mineral dimasukkan ke botol kecil dan dicampur obat tetes mata sebanyak satu hingga dua tetes.


“Selanjutnya, dia mengemas botol itu dan diberi merek. Mereknya pun macam-macam tetapi sebenarnya komposisi tetap sama. Untuk harga mulai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per botol. Semua dipasarkan melalui online, dia tidak melayani COD (cash on delivery) atau pembelian langsung,” lugasnya.

Hingga saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengembangkan kasus tersebut. Sementara akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 197 juncto 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar.
(Ari)


Sumber: oke.com
Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA